Senin, 23 Desember 2013

(5) INDUSTRI TKDN YANG MELUKAI KEADILAN SOSIAL RAKYAT


Seperti halnya industri ATPM otomotif BBM fosil, banyak industri lokal di negeri ini berlindung di balik TKDN. Apa sebenarnya filosofi melindungi industri nasional atau jasa konstruksi nasional? Jawabanya cuma 1, yakni kepentingan sendiri. Pada saat harga BBM fosil melambung tinggi, seperti penyelengara negara ini seperti tidak tahu berbuat apa. Padahal kebijakan TKDN yang berhubungan dengan kepentingan hajat orang banyak, hanyalah menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Harga BBM fosil melambung, pemerintah terus mendorong produksi mobil konsumsi BBM di dalam negeri dengan alasan TKDN, pemerintah terus berhutang untuk membeli BBM impor.

Contoh kegagalan proyek pembangunan PLTU 10.000 MW akibat "TKDN" , pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan batubara. Pemerintah mensyaratkan TKDN boiler, akibatnya suatu paket boiler-turbin harus dijahit oleh kontraktor EPC nasional, boiler dari lokal tetapi turbine-generator tetap dari China. Ketika dijahit oleh kontraktor EPC nasional, maka pada saat interface terjadi kegagalan testing commissioning, dan akhirnya terjadi keterlambatan performance tidak tercapai . Terlihat kebutuhan energi listrik mendesak, pemerintah lewat regulasi TKDN malah mengambil resiko. Pemerintah mensyaratkan kontraktor lokal ber-konsorsium dengan vendor China, seluruh peralatan  utama boiler dan turbin generator dari China, kemudia dijahit oleh kontraktor EPC lokal dengan regulasi TKDN. Kontraktor lokal EPC gagal memenuhi jadwal penyelesaian, banyak alasan masalah tanah dan perizinan. Tetapi sangat mengherankan oknum-oknum kontraktor EPC lokal tsb menjadi orang kaya baru, vendor dari China menjadi kambing hitam.

Saat ini krisis energi listrik di luar pulau Jawa haruslah dibayar sangat
mahal dengan dioperasikannya 2500 MW pembangkit tenaga diesel. Berapa lama lagi kebijakan TKDN ini menguras devisa negara dan menambah hutang luar negeri. Biaya mahal TKDN untuk melindungi industri nasional, jasa konstruksi nasional, tetapi kepentingan rakyat banyak atas kebutuhan energi listrik diabaikan,

Pada tahun 2013 ini, saya melihat kebijakan energi listrik terbarukan khususnya energi tenaga surya atau fotovoltaik, pemerintah terus bermain dengan dalih TKDN tetapi mengabaikan kepentingan mendesak akan krisis energi listrik. Sungguh mengenaskan jika melihat PT PLN hanya dijadikan sapi perah oleh petualang-petualang politik pemerintahan dan wakil rakyat yang korup, mafia-mafia industri yang berlindung atas nama    " TKDN" yang telah berlangsung 30 tahun.  


E-BOOK GRATIS 115 HALAMAN :
MUDAH-MUDAHAN BERGUNA UNTUK SEMUANYA : CALEG DPR/DPRD, PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK, PENGAMAT ENERGI, INSINYUR MUDA, BUPATI, GUBERNUR, WALIKOTA, PEMBUAT PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK, PENYIDIK DAN PENEGAK HUKUM :

CLICK COVER DEPAN E-BOOK INI :
https://drive.google.com/file/d/0B3NuRG2hANhaU3BvZmJncEJYRW8/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3NuRG2hANhaY21JQlFWM01HRnM/edit?usp=sharing

      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar